Masyarakat Sumbar demo kedatangan Jokowi, tuntut pertanggungjawaban pelanggaran HAM

jokowi ke sumatera barat

POSMETRO INFO - Hari ini, Sabtu (10/10/2015) Koalisi Gerakan Sumbar Melawan, sebuah organisasi masyarakat sipil Sumatera Barat, akan menggelar aksi damai di Kota Padang. Aksi ini berkaitan dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Sumatera Barat. Aksi diberi label “Kami Korban, Diam Kami Melawan”.

Menurut Abdul Halim, Koordinator Koalisi Gerakan Sumbar Melawan, Sabtu (10/10/2015), rencana aksi ini direncanakan setelah terbentuk koalisai pada Jumat (9/10/2015) di Kantor Walhi Sumbar di Padang.

“Mumpung Presiden Jokowi berada tengah berada di Kota Padang hari ini, maka ini peluang yang tepat untuk secara langsung menyampaikan aspirasi kepada Presiden,” katanya.

Menurutnya, Koalisi Gerakan Sumbar Melawan, terdiri organisasi masyarakat sipil yang sadar pada persoalan HAM dan sumber daya alam, terdiri dari KOMNAS HAM RI Perwakilan Sumbar, Nahdatul Ulama, LKAAM Sumbar, Walhi Sumbar, PBHI Sumbar, Perkumpulan Qbar, LBH Pers, LBH Padang, LP2M, Integritas, YCM Mentawai, Rumah Bantuan Hukum (RBH), KPMM, FMN, dan HMI Badko Sumbar..  

“Dalam aksi ini, kami dari Koalisi berteriak sekeras-kerasnya kepada Presiden Jokowi dengan penuh “diam”. Biarlah tulisan ini yang bicara. Toh Presiden Jokowi “tidak buta” dan “bisa bahasa Indonesia”. Pak Presiden Jokowi, kami korban, kami diam, kami melawan,” kata Abdul Halim.

Adapun tuntutan aksi ini meminta Presiden RI atas mewujudkan tanggung jawab negara secara serius terhadap seluruh korban akibat kerusakan baku mutu udara oleh asap hasil pembakaran lahan di Provinsi Riau, Kalimatan Tengah, Kalimatan Barat, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Wilayah lainnya di Indonesia.

Selanjutnya, meminta Presiden Jokowi untuk mewujudkan tanggung jawab negara secara nyata atas pemulihan kesehatan korban asap di seluruh wilayah yang baku mutu udaranya rusak.

Tuntutan yang tak kalah penting, tambah Abdul, meminta Presiden bertanggung jawab penuh selaku pimpinan Negara Indonesia atas melemahnya ekonomi masyarakat akibat kerusakan baku mutu udara/asap dengan kebijakan-kebijakan ekonomi prokorban bencana asap.

“Koalisi meminta Presiden Jokowi melakukan tindakan-tindakan nyata sebagai bentuk tanggung jawab negara atas penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan aktivis HAM/Lingkungan, Salim Kancil dan Tosan di Lumajang Jawa Timur. Negara harus usut tuntas dan mengadili pelaku,” tambahnya.

Koalisi Gerakan Sumbar Melawan mengingatkan Presiden Jokowi,  agar jangan lagi negara abai terhadap kondisi kerusakan baku mutu udara akibat pembakaran rutin lahan ini. Jangan pula negara lupa bahwa rakyat kecil pejuang HAM/Lingkungan dengan mudah dibunuh.

“Sempatkan jugalah Presiden Jokowi membaca UUD 1945 Pasal 28A-28J, UUD 39/1999 tentang HAM terutama pasal 9 (3), UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah 41/2009 tentang Pengendalian Pencemaran udara, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 12/2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah,” jelasnya.

Koalisi Gerakan Sumbar Melawan hadir dengan tujuan menyatukan kekuatan masyarakat sipil dan dibentuk atas dasar kepedulian masyarakat Sumbar terhadap Pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam. [ss]

Tweet